Jambi, cakapcuap.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir dari kegelisahan intelektual dan tanggung jawab historis. Lafran Pane mendirikannya bukan untuk menjadi organisasi pengisi waktu luang mahasiswa, apalagi kendaraan mobilitas sosial-politik, melainkan sebagai instrumen pembentukan kesadaran intelektual Muslim yang berakar pada etika keislaman dan komitmen kebangsaan. Pada masanya, HMI mampu menjadi kekuatan ideologis, moral, dan intelektual yang memberi sumbangan nyata bagi arah Indonesia.
Namun hari ini, HMI berada dalam kondisi kemunduran yang bukan lagi bersifat sementara, melainkan struktural dan sistemik. Organisasi ini tidak hanya kehilangan daya dobrak intelektual, tetapi juga kehilangan relevansi sosialnya. HMI tidak lagi hadir sebagai produsen gagasan kebangsaan, melainkan sebagai konsumen kekuasaan. Ia hidup, tetapi tanpa fungsi sejarah; eksis, namun tanpa makna substantif bagi bangsa.
Dalam lanskap kebangsaan kontemporer, manfaat HMI bagi Indonesia nyaris tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Di tengah krisis demokrasi, banalitas politik, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan degradasi etika publik, HMI gagal memainkan peran sebagai kekuatan korektif. Yang tampak justru adalah keheningan intelektual yang memalukan, atau lebih buruk lagi, keberpihakan oportunistik kepada kekuasaan. Ketika organisasi mahasiswa kehilangan keberanian untuk bersikap kritis, maka ia telah berhenti menjadi kekuatan perubahan.
Akar persoalan ini terletak pada hilangnya nilai-nilai dasar yang diwariskan oleh Lafran Pane dan diperluas oleh Nurcholish Madjid. Lafran membayangkan HMI sebagai ruang dialektika antara iman dan rasio, bukan sebagai alat legitimasi kepentingan politik. Cak Nur menegaskan bahwa Islam harus dibaca sebagai etos pembebasan dan rasionalitas, bukan simbol kekuasaan. Ironisnya, nilai-nilai tersebut kini tereduksi menjadi slogan kosong dalam training kader, tanpa internalisasi etis dan praksis nyata.
Kaderisasi HMI yang seharusnya menjadi jantung pembentukan intelektual kritis justru berubah menjadi mekanisme reproduksi elitisme dangkal. Diskursus ilmiah dikalahkan oleh manuver politik internal, jaringan patronase, dan kalkulasi karier. Pada titik ini, intelektualitas tidak lagi diproduksi untuk membebaskan, melainkan diperdagangkan untuk mengamankan posisi. Di sinilah HMI terjerumus ke dalam kondisi paling memprihatinkan: prostitusi intelektual, yakni ketika pengetahuan, moralitas, dan simbol keislaman dijual demi akses kekuasaan.
Lebih jauh, HMI terbukti gagal membaca perkembangan zaman. Di era disrupsi teknologi, krisis ekologis global, transformasi demokrasi, dan perubahan radikal cara berpikir generasi muda, HMI justru terjebak dalam romantisme sejarah dan konflik internal yang berulang. Organisasi ini tidak lagi menjadi laboratorium gagasan masa depan, melainkan museum ingatan masa lalu yang beku dan usang.
Ketika sebuah organisasi tidak lagi relevan, tidak berdampak, dan secara etis menyimpang dari nilai pendiriannya, maka mempertahankannya hanya akan memperpanjang kemunafikan kolektif. Dalam kondisi seperti ini, pembubaran menjadi pilihan yang lebih jujur dan bermartabat dibandingkan mempertahankan eksistensi semu. Lebih baik HMI dibubarkan secara sadar daripada terus hidup sebagai pelacur intelektual yang menjual nama Islam, mahasiswa, dan intelektualitas demi kepentingan pragmatis.
Tulisan ini bukan sekadar vonis, melainkan peringatan keras. Jika HMI ingin tetap hidup, maka yang dibutuhkan bukan reformasi kosmetik, melainkan revolusi nilai secara radikal. Tanpa keberanian untuk memutus hubungan dengan pragmatisme kekuasaan dan menghidupkan kembali etika intelektual, HMI akan tetap menjadi bayang-bayang dari sejarahnya sendiri—besar dalam nama, tetapi kosong dalam makna.
