Oleh: Noviardi Ferzi
Fakta paling mendasar yang harus diakui secara terbuka adalah bahwa hingga hari ini Provinsi Jambi belum memiliki pelabuhan samudera (deep sea port) yang berfungsi efektif dan belum memiliki kawasan industri hilir yang benar-benar terbangun sebagai pusat produksi bernilai tambah. Ketiadaan dua infrastruktur strategis ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan penentu arah dan batas pertumbuhan ekonomi Jambi dalam jangka panjang.
Hingga 2024–2025, aktivitas ekspor komoditas unggulan Jambi—mulai dari CPO, karet, batubara, hingga hasil kehutanan—masih sangat bergantung pada pelabuhan di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Riau. Sebagian besar komoditas keluar dari Jambi dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, diolah dan diekspor melalui wilayah lain. Pada saat yang sama, industri pengolahan berskala besar belum menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sehingga rantai nilai utama berada di luar Jambi.
Kondisi ini tercermin jelas dalam kinerja ekonomi Jambi hari ini. Sepanjang 2024, pertumbuhan ekonomi Jambi berada di kisaran 4,5 persen, dan pada 2025 tetap bergerak dalam rentang 4,5–5 persen. Pertumbuhan ini relatif stabil, namun tidak menunjukkan akselerasi struktural. Nilai PDRB Jambi telah menembus Rp320 triliun, tetapi PDRB per kapita masih sekitar Rp86–90 juta per tahun, tertinggal dibandingkan provinsi tetangga yang telah memiliki pelabuhan besar dan basis industri hilir yang kuat. Artinya, ekonomi Jambi tumbuh, tetapi dengan kecepatan yang sama seperti satu dekade sebelumnya.
Lebih jauh, struktur PDRB Jambi hingga hari ini masih didominasi oleh sektor primer—pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan—dengan kontribusi industri pengolahan yang relatif kecil dan cenderung stagnan. Pertumbuhan yang terjadi terutama didorong oleh peningkatan volume produksi dan konsumsi domestik, bukan oleh lonjakan produktivitas, inovasi, atau penciptaan nilai tambah. Dalam bahasa sederhana, Jambi memproduksi lebih banyak, tetapi tidak menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi.
Dalam perspektif teori ekonomi wilayah, kondisi ini bukanlah anomali. Teori growth pole (Perroux) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki industri inti dan infrastruktur strategis seperti pelabuhan laut dalam dan kawasan industri. Wilayah yang tidak memilikinya akan berfungsi sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja bagi pusat pertumbuhan.
Teori transformasi struktural ala Kuznets dan Chenery menegaskan bahwa tanpa pergeseran dari sektor primer ke industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi akan bersifat dangkal dan sulit berkelanjutan. Sementara itu, new economic geography (Krugman) menunjukkan bahwa wilayah dengan biaya logistik rendah dan aglomerasi industri akan menarik modal dan tenaga kerja terampil secara kumulatif, sedangkan wilayah dengan infrastruktur terbatas akan mengalami backwash effect berupa keluarnya sumber daya produktif.
Berbagai kajian empiris dalam sepuluh tahun terakhir menguatkan gambaran tersebut dalam konteks Jambi.
Investasi memang masuk dan ekspor terus berjalan, namun sebagian besar investasi terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan belum mampu mendorong industrialisasi. Ketimpangan pembangunan antarwilayah di dalam provinsi tetap tinggi, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas.
Jambi berada dalam apa yang oleh literatur ekonomi pembangunan disebut sebagai commodity dependence trap—tumbuh dari komoditas, tetapi terjebak pada nilai tambah rendah.
Jika struktur ini diproyeksikan ke depan hingga tahun 2045, tanpa perubahan kebijakan yang bersifat struktural dan tanpa lompatan infrastruktur strategis, maka arah ekonomi Jambi relatif dapat dipastikan. Ekonomi akan tetap tumbuh dengan rata-rata 4,3–5 persen per tahun, didorong oleh eksploitasi sumber daya alam dan konsumsi domestik.
Namun, pertumbuhan tersebut tidak akan berubah menjadi akselerasi. Pada saat yang sama, provinsi-provinsi yang memiliki pelabuhan samudera, kawasan industri, dan kebijakan hilirisasi akan tumbuh lebih cepat, sehingga kesenjangan PDRB dan PDRB per kapita dengan Jambi semakin melebar.
Dalam kerangka daya saing regional Sumatera, Jambi akan terus berada di ujung rantai nilai.
Nilai tambah terbesar, lapangan kerja industri berproduktivitas tinggi, aktivitas logistik, jasa keuangan, dan pengendalian harga akan tetap berada di luar wilayah Jambi. Implikasi jangka panjangnya serius: bonus demografi berisiko tidak termanfaatkan, tenaga kerja terdidik bermigrasi ke luar daerah, dan kapasitas fiskal daerah tetap rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Artinya, selama Jambi tidak memiliki pelabuhan samudera dan kawasan industri hilir yang terintegrasi, selama itu pula Jambi akan bertahan dalam peran struktural sebagai daerah hinterland. Dalam ekonomi wilayah, hinterland adalah daerah penyangga yang memasok bahan mentah, energi, lahan, dan tenaga kerja bagi pusat pertumbuhan di luar wilayahnya. Ia memproduksi, tetapi tidak mengendalikan rantai pasok dan tidak menikmati nilai tambah utama.
Kesimpulannya, dalam ekonomi wilayah, posisi menentukan nasib. Tanpa lompatan infrastruktur strategis dan industrialisasi, masa depan ekonomi Jambi hingga 2045 bukanlah masa depan yang runtuh, tetapi masa depan yang dibatasi, tumbuh secara statistik, bergerak secara ekonomi, namun tidak pernah benar-benar meloncat.
