Jambi, cakapcuap.co – Kebijakan Gubernur di Provinsi Jambi menunjuk Muzakir S.Pd., M.Si sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) menuai kritik keras dari kalangan aktivis dan pengamat. Langkah tersebut dinilai bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan keputusan fatal yang berpotensi mengganggu arah pembangunan daerah.
Aktivis Jambi, Fauzan Hasby, secara tegas menyebut penunjukan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kompetensi dalam tata kelola pemerintahan. Ia menilai jabatan strategis seperti Kadis PU semestinya diisi oleh figur yang memiliki latar belakang pendidikan dan kapasitas teknis yang jelas, bukan sekadar pertimbangan non-profesional.
“Ini bukan jabatan simbolik. Dinas PU mengelola proyek bernilai besar yang menyangkut keselamatan publik dan masa depan infrastruktur. Jika diisi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi yang relevan, maka gubernur sedang mempertaruhkan kualitas pembangunan Jambi,” tegas Fauzan.
Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap reformasi birokrasi dan berpotensi membuka ruang kesalahan perencanaan, pemborosan anggaran, hingga proyek bermasalah di kemudian hari. Fauzan juga mendesak agar pemerintah provinsi segera menjelaskan dasar penunjukan secara transparan kepada publik.
Sementara itu, seorang pengamat kebijakan publik menilai polemik ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerapan sistem merit di lingkungan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa sektor pekerjaan umum merupakan bidang yang sangat teknis dan membutuhkan kepemimpinan dengan pemahaman mendalam terhadap perencanaan infrastruktur.
“Ketika jabatan teknis diisi tanpa kesesuaian kompetensi, risiko kegagalan proyek meningkat. Ini bukan hanya soal birokrasi, tapi menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran dan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Kritik yang menguat dari berbagai pihak memperlihatkan kekhawatiran bahwa keputusan ini dapat berdampak jangka panjang terhadap pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan proyek strategis lainnya di Jambi. Publik pun mulai mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menempatkan profesionalisme di atas kepentingan lain.
Polemik ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan gubernur: apakah akan merespons kritik dengan evaluasi terbuka, atau tetap membiarkan kontroversi yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat.
