JAMBI – Sebuah ironi besar tengah terjadi di Universitas Nurdin Hamzah (UNH). Di saat mahasiswa dituntut untuk aktif dan berprestasi, sistem internal kampus justru dituding menjadi penghambat utama. Fenomena Ahmad Febri Pasela yang bergerak berbagi di bulan Ramadhan tanpa menyentuh uang Senat bukan lagi sekadar pilihan personal, melainkan potret keputusasaan mahasiswa terhadap birokrasi kampus yang “bermuka dua.”
Sudah menjadi rahasia publik bahwa mencairkan dana Senat atau anggaran kemahasiswaan di UNH ibarat melewati labirin tanpa ujung. Syarat yang berlapis, tanda tangan yang sulit ditemui, hingga revisi proposal yang terkadang tidak substansial, membuat semangat mahasiswa layu sebelum berkembang.
Kritik tajam mengalir dari para aktivis kampus yang merasa UNH lebih mementingkan “kesempurnaan kertas” daripada “kemanfaatan aksi.” Sulitnya akses dana ini memunculkan stigma bahwa anggaran kemahasiswaan di UNH hanya menjadi pajangan di laporan tahunan, namun sulit dirasakan manfaatnya secara riil oleh penggiat di lapangan.
”Buat apa ada dana Senat kalau prosedurnya dibuat seolah-olah agar kami tidak bisa mengambilnya? Kampus seharusnya mempermudah, bukan malah menjadi polisi administrasi yang mencekik inisiatif mahasiswa,” ujar seorang sumber yang pernah merasakan pahitnya mengurus anggaran di UNH.
Langkah Febri yang memilih jalur mandiri adalah bentuk “protes diam” yang sangat berisik. Ia membuktikan bahwa efektivitas kerja tidak butuh birokrasi UNH yang berbelit. Jika seorang individu bisa menggalang donasi dan mengeksekusi kegiatan dalam hitungan hari, mengapa kampus dengan perangkat organisasinya butuh waktu berminggu-minggu hanya untuk mencairkan dana yang kecil?
Keberhasilan aksi mandiri ini adalah tamparan bagi jajaran rektorat dan pengurus organisasi formal di UNH. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini sudah usang dan tidak relevan dengan kebutuhan mahasiswa yang ingin bergerak cepat dan berdampak.
Sulitnya prosedur pencairan dana memicu pertanyaan kritis: Apakah dipersulitnya akses ini adalah bentuk penghematan, atau ada ketidaksiapan manajemen finansial di tingkat atas? Jika mahasiswa terus-menerus dipaksa merogoh kocek pribadi atau mencari donatur luar karena dana kampus sulit diakses, maka eksistensi lembaga kemahasiswaan di UNH patut dipertanyakan kegunaannya.
UNH harus sadar bahwa mahasiswa adalah subjek, bukan objek administrasi. Jika birokrasi tidak segera direvolusi, jangan salahkan jika ke depannya seluruh mahasiswa hebat di UNH memilih untuk bergerak sendiri dan meninggalkan kampus sebagai gedung tua yang hanya berisi tumpukan kertas laporan tanpa jiwa.
Oleh : Suara Keadilan Kampus
