Jambi, cakapcuap.co – Tulisan yang menyebut adanya “cacat epistemologis” dalam membaca data publik pendidikan pada dasarnya bentuk kedunguan intelektual yang dipertontonkan.
Untuk cari pujian kekuasaan mereka senang menafsirkan data statistik menyenangkan kekuasaan, tanpa hati dan kehati – hatian. Persoalannya menjadi problematis ketika kehati-hatian metodologis tersebut justru berkembang menjadi penafian berlebihan terhadap fungsi data itu sendiri. Di titik inilah bantahan perlu diajukan secara proporsional.
Saya hanya orang biasa, bukan para ahli yang memiliki SK untuk menjadi mentor OPD dalam bekerja. Namun, saya menyakini data publik seperti Susenas pada hakikatnya memang bukan instrumen untuk menjelaskan sebab-akibat secara langsung. Ia bersifat deskriptif dan potret sesaat. Namun, dalam tradisi ilmu sosial dan kebijakan publik, data semacam ini tetap sah dan lazim digunakan sebagai indikator awal untuk membaca kondisi sosial, termasuk pendidikan.
Menganggap bahwa data Susenas “tidak boleh” dipakai untuk menggambarkan persoalan pendidikan hanya karena ia tidak menjelaskan seluruh jalur kausal, justru berpotensi menutup ruang diskursus kebijakan yang berbasis bukti awal. Ketika angka menunjukkan adanya puluhan ribu anak usia sekolah yang tercatat tidak bersekolah, data tersebut tidak serta-merta menyimpulkan kegagalan pemerintah, tetapi juga tidak bisa diabaikan sebagai sesuatu yang tidak bermakna.
Penekanan berlebihan pada kemungkinan bahwa anak-anak tersebut berada di jalur pendidikan nonformal juga patut dipersoalkan. Pendidikan nonformal memang diakui dalam sistem pendidikan nasional, tetapi persoalan utamanya adalah keterbatasan pencatatan dan integrasi data. Mengasumsikan bahwa mayoritas anak yang tercatat “tidak bersekolah” otomatis berada dalam sistem nonformal sama problematisnya dengan menganggap mereka semua putus sekolah.
Justru di sinilah data Susenas berfungsi sebagai alarm awal bahwa terdapat celah serius dalam sistem pendataan dan tata kelola pendidikan nasional. Masalahnya bukan pada data yang “salah”, melainkan pada sistem yang belum mampu merekam seluruh realitas pendidikan secara utuh.
Lebih jauh, penggunaan istilah “cacat epistemologis” untuk menilai interpretasi data yang bersifat normatif juga perlu dipertimbangkan ulang.
Epistemologi tidak pernah dimaksudkan untuk membungkam penafsiran, melainkan untuk menuntut ketelitian, transparansi asumsi, dan kesadaran akan keterbatasan metode. Dalam konteks kebijakan publik, statistik deskriptif kerap digunakan sebagai dasar kritik awal, yang kemudian diperdalam dengan analisis lanjutan.
Menyebut setiap kritik berbasis data sebagai cacat epistemologis berisiko menggeser perdebatan dari substansi persoalan pendidikan ke sekadar perdebatan teknis metodologi.
Argumentasi bahwa kompleksitas pengelolaan pendidikan—antara kementerian yang berbeda dan jalur pendidikan yang beragam—membuat data menjadi tidak representatif juga kurang tepat.
Kompleksitas tersebut tidak membatalkan makna data, melainkan justru menegaskan urgensi perbaikan tata kelola dan integrasi data lintas sektor. Data publik tidak pernah dimaksudkan untuk menyederhanakan realitas, tetapi untuk memberikan gambaran kasar yang cukup kuat guna memicu evaluasi kebijakan. Menolak data karena kompleksitas realitas sama artinya dengan menolak instrumen diagnostik hanya karena penyakitnya rumit.
Pada akhirnya, kritik terhadap interpretasi data memang perlu, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas analisis, bukan untuk mendeligitimasi seluruh diskursus berbasis data. Pendidikan adalah persoalan struktural yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan. Membaca data publik secara kritis seharusnya membuka ruang dialog yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan, di mana celahnya, dan bagaimana memperbaikinya. Menjadikan keterbatasan data sebagai alasan untuk meniadakan kritik justru berpotensi melanggengkan masalah yang seharusnya dibenahi.
Dengan demikian, persoalan utamanya bukan terletak pada “cacat epistemologis” dalam membaca data, melainkan pada kecenderungan untuk mempersempit makna data hanya pada apa yang tidak bisa dijelaskannya, alih-alih memanfaatkan apa yang justru berhasil diungkapkannya. Semoga, para pendengung di lingkaran ahli kekuasaan memahaminya.
Oleh : Heri Waluyo
