Jambi, cakapcuap.co – Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jambi tahun 2025 kembali menegaskan bahwa kemiskinan di daerah bukan hanya persoalan jumlah, tetapi semakin dalam dan timpang. Rata-rata P2 provinsi tercatat 0,20, namun sejumlah kabupaten berada jauh di atas angka tersebut, terutama Merangin yang mencapai 0,45.
Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pola ini relatif stagnan: wilayah pedalaman seperti Merangin, Sarolangun, Batanghari, dan Tanjung Jabung Timur secara konsisten berada pada kelompok indeks tertinggi. Artinya, berbagai program pengentasan kemiskinan belum mampu mengubah struktur kesejahteraan di daerah-daerah tersebut.
Pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi menilai kondisi ini menjadi indikator lemahnya efektivitas kebijakan pembangunan daerah.
“Selama beberapa tahun terakhir, daerah-daerah ini selalu muncul sebagai kantong kemiskinan berat. Ini menandakan program yang ada lebih bersifat administratif ketimbang transformatif. Kemiskinan tidak diputus mata rantainya,” ujar Noviardi.
Menurutnya, indeks P2 mencerminkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Angka tinggi menunjukkan warga miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, sekaligus menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal menjangkau lapisan terbawah.
Ia menegaskan, lonjakan P2 Merangin yang lebih dari dua kali rata-rata provinsi menunjukkan kemiskinan telah bersifat struktural.
“Kalau ini hanya fluktuasi, pasti berpindah-pindah. Tapi faktanya wilayah yang sama terus tertinggal. Ini bukti ada masalah mendasar pada akses ekonomi, kualitas SDM, dan konektivitas wilayah,” tegasnya.
Noviardi juga menyoroti Kota Jambi yang masih mencatat P2 sebesar 0,23 meski menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Ini memperlihatkan paradoks pembangunan. Kota tumbuh, tapi kemiskinan perkotaan tetap ada. Artinya, ekonomi bergerak di lapisan atas, sementara kelompok bawah tertinggal,” katanya.
Ia menilai pendekatan bantuan sosial yang dominan selama ini tidak cukup menyelesaikan persoalan.
“Bansos penting, tapi hanya bersifat penyangga. Yang dibutuhkan adalah penguatan ekonomi lokal, hilirisasi komoditas, UMKM berbasis desa, pelatihan kerja yang relevan, dan investasi padat karya. Tanpa itu, kita hanya mengelola kemiskinan, bukan menghapusnya.”
Ia mengingatkan, jika tren ini terus dibiarkan, Provinsi Jambi berisiko menghadapi tekanan sosial jangka menengah.
“Ketimpangan yang dibiarkan akan melahirkan frustrasi sosial. Pemerintah daerah harus segera beralih ke kebijakan berbasis data mikro dan karakteristik wilayah. Kalau tidak, Indeks P2 ini akan terus menjadi cermin kegagalan pembangunan,” pungkasnya.
