Jambi, cakapcuap.co – Narasi yang menyebut kritik terhadap Gubernur Jambi Al Haris di media sosial sebagai “serangan siber” yang didesain untuk menjatuhkan pengaruh politik menjelang Pilkada 2029 patut dipertanyakan. Belakangan muncul opini dari salah satu pengamat bernama Dr. Dedek Kusnadi di salah satu media lokal jambi yang dirilis, Jum’at (13/3/2026) memaparkan hal tersebut.
Cara pandang seperti ini berisiko menyederhanakan persoalan dan menutup ruang kritik yang justru merupakan bagian penting dari demokrasi.
Apa yang muncul di media sosial belakangan ini lebih tepat dibaca sebagai kegelisahan publik terhadap kondisi Jambi yang dirasakan belum baik-baik saja. Masyarakat hari ini semakin terbuka menyampaikan pendapatnya, terutama ketika mereka melihat persoalan-persoalan daerah yang dianggap belum tertangani secara maksimal.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak isu yang menjadi perhatian masyarakat: persoalan infrastruktur di sejumlah daerah, kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya daerah, hingga tantangan ekonomi masyarakat. Ketika persoalan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, wajar jika ruang publik termasuk media sosial dipenuhi kritik.
Menyebut kritik itu sebagai “serangan siber yang didesain lawan politik” justru berpotensi mengabaikan suara masyarakat yang sebenarnya ingin melihat perubahan. Kritik tidak selalu berarti kebencian atau agenda politik. Dalam banyak kasus, kritik justru lahir dari kepedulian terhadap masa depan daerah.
Jika kondisi pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, kritik tajam tentu tidak akan muncul secara masif. Sebaliknya, ketika masyarakat merasa ada ketimpangan antara harapan dan kenyataan, ruang publik akan menjadi tempat mereka menyampaikan aspirasi.
Dalam demokrasi modern, media sosial telah menjadi alat kontrol sosial yang kuat. Di sana masyarakat bisa menilai, mengawasi, dan mengkritik jalannya pemerintahan. Hal ini bukan ancaman, melainkan mekanisme penting agar pemerintah tetap responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Karena itu, alih-alih melihat kritik publik sebagai upaya “downgrading politik”, pendekatan yang lebih bijak adalah menjadikannya sebagai cermin evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah. Kritik yang muncul bisa menjadi masukan berharga untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat Jambi tentu tidak berkepentingan menjatuhkan siapa pun. Yang mereka inginkan sederhana: pemerintahan yang bekerja lebih baik, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Ketika kritik muncul dari berbagai lapisan masyarakat, itu bukan tanda adanya serangan terorganisir, melainkan tanda bahwa publik peduli terhadap masa depan Jambi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Oleh : Armando (Kepala Departemen Sosial dan Politik HIMAPOLINDO)
