Jambi, cakapcuap.co – Dalam tradisi kepemimpinan yang sehat, kritik adalah vitamin demokrasi. Ia memperbaiki arah, mengoreksi kebijakan, dan menjaga agar kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan publik. Namun, yang kerap terjadi justru sebaliknya, kritik dipelintir menjadi “hujatan”, sementara pemimpinnya sibuk memainkan peran sebagai korban.
Playing victim bukan sekadar gaya komunikasi yang keliru, melainkan tanda serius dari kurangnya tanggung jawab atas kinerja sendiri. Fenomena ini terlihat jelas ketika anggaran publik dihabiskan untuk proyek-proyek mercusuar—megah di atas kertas, ramai di panggung seremoni—tetapi menapikan pembangunan dasar yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Sekolah dan puskesmas tertinggal, irigasi terbengkalai, akses air bersih dan sanitasi terabaikan.
Namun, ketika publik mempertanyakan prioritas, jawabannya bukan evaluasi kebijakan, melainkan tudingan bahwa kritik tersebut tidak adil, politis, atau bernuansa kebencian. Lebih ironis lagi, kebijakan infrastruktur kerap diselewengkan dari tujuan awalnya. Jalan umum yang semestinya melayani mobilitas warga justru diprioritaskan untuk kepentingan angkutan batubara dan industri ekstraktif.
Beban sosial, debu, kerusakan jalan, kecelakaan, dan degradasi lingkungan—ditanggung masyarakat. Sementara manfaat ekonomi terpusat pada segelintir pihak. Ketika warga protes, pemimpin yang playing victim akan mengalihkan isu: menyebut kritik sebagai serangan personal, bukan cermin kegagalan tata kelola.
Sikap ini berbahaya karena memutus mata rantai akuntabilitas. Alih-alih menjelaskan rasional kebijakan, indikator kinerja, dan capaian terukur, narasi yang dibangun adalah emosi dan simpati.
Publik diajak merasa iba, bukan diajak memahami data. Padahal, kepemimpinan modern dituntut transparan: berapa anggaran yang dialokasikan, apa cost-benefit-nya, siapa yang diuntungkan, dan apa dampaknya bagi masyarakat luas.
Pemimpin yang matang justru menyambut kritik sebagai bahan bakar perbaikan. Ia tidak alergi pada perbedaan pendapat, tidak reaktif terhadap pengawasan, dan tidak menutup ruang dialog. Ia berani mengakui kekeliruan, menata ulang prioritas, dan memastikan pembangunan tidak bias kepentingan.
Sebaliknya, pemimpin yang gemar playing victim cenderung defensif, menutupi kegagalan dengan retorika, dan mengaburkan substansi dengan drama.
Pada akhirnya, publik tidak menuntut pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang bertanggung jawab. Yang berani diuji oleh kritik, bukan yang bersembunyi di balik narasi sebagai korban. Karena dalam demokrasi, yang patut dikasihani bukan pemimpin yang dikritik, melainkan rakyat yang dirugikan oleh kebijakan yang salah arah, dan oleh pemimpin yang enggan bertanggung jawab atasnya.
Oleh : Noviardi Ferzi
