Jambi, cakapcuap.co – Kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Provinsi Jambi yang disebut merugikan negara hingga Rp21 miliar terus memunculkan fakta-fakta baru di ruang persidangan. Seiring bergulirnya proses hukum di Pengadilan Negeri Jambi, perhatian publik kini tertuju pada berbagai keterangan saksi yang menyebut peran dan keberadaan Gubernur Jambi, Al Haris, dalam sejumlah percakapan yang berkaitan dengan aliran dana proyek.
Dalam dokumen keterangan yang beredar dan menjadi bahan pembicaraan publik, sosok gubernur disebut 53 kali dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah dan 18 kali disebut secara langsung dengan nama Al Haris. Angka ini memang tidak otomatis membuktikan keterlibatan hukum, namun cukup menunjukkan bahwa posisi gubernur sering muncul dalam narasi perkara yang sedang diproses.
Fakta Persidangan yang Memperkuat Perhatian Publik
Perhatian terhadap kasus ini semakin meningkat setelah muncul keterangan saksi di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada 11 Februari 2026. Dalam sidang tersebut, saksi Bukri yang juga berstatus tersangka, mengungkap adanya pertemuan privat antara Gubernur Jambi Al Haris dengan terdakwa Rudi Wage Soeparman di salah satu tempat di Jakarta.
Menurut kesaksian Bukri, dalam pertemuan tersebut terjadi percakapan yang membahas aliran dana proyek melalui seorang kepala dinas. Dalam dialog yang diceritakan di persidangan, Al Haris disebut menanyakan kepada Rudi mengenai jumlah dana yang telah disetorkan kepada kepala dinas.
Rudi kemudian menjelaskan bahwa dana yang telah ia serahkan mencapai sekitar Rp3 miliar.
Namun, menurut kesaksian tersebut, Al Haris menyatakan bahwa dana yang ia terima dari kepala dinas baru Rp500 juta. Untuk memastikan jumlah itu, ia disebut memanggil ajudannya bernama Mardi ke dalam ruangan dan menanyakan langsung berapa uang yang telah diberikan oleh kepala dinas tersebut. Mardi pun menjawab bahwa jumlah yang diterima memang baru Rp500 juta.
Dalam kelanjutan percakapan yang diungkap di persidangan, Al Haris disebut meminta kepada Rudi agar menyisihkan Rp1 miliar untuk dirinya pada akhir pekerjaan proyek, dan Rudi menyatakan akan mengupayakan permintaan tersebut.
Keterangan ini tentu menjadi bagian dari fakta persidangan yang masih harus diuji melalui pembuktian lebih lanjut di pengadilan.
Antara Fakta Hukum dan Persepsi Publik
Dalam sistem hukum, kesaksian seseorang tidak otomatis menjadi kebenaran yang final. Ia harus diperiksa, diuji silang, dan dikonfirmasi dengan bukti lain sebelum dapat menjadi dasar putusan pengadilan. Prinsip asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi bagi siapa pun, termasuk pejabat publik.
Namun dalam konteks sosial-politik, penyebutan nama seorang pemimpin daerah secara berulang dalam perkara korupsi tentu tidak bisa dianggap sebagai hal sepele. Bagi masyarakat, angka 53 kali sebagai kepala daerah dan 18 kali sebagai Al Haris menjadi indikator bahwa sosok tersebut muncul cukup dominan dalam narasi perkara.
Di sinilah jarak antara proses hukum dan persepsi publik sering kali muncul. Pengadilan bekerja dengan standar pembuktian hukum, sementara masyarakat menilai melalui informasi yang mereka dengar dan baca.
Tantangan “Sumpah Pocong” untuk Sang Gubernur
Dalam situasi seperti ini, seorang pemimpin daerah menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral. Kepercayaan publik merupakan modal politik yang sangat penting dalam kepemimpinan.
Ketika nama seorang gubernur berulang kali disebut dalam perkara yang berkaitan dengan dana pendidikan, sektor yang sangat sensitif bagi masyarakat, maka wajar jika publik menuntut klarifikasi yang kuat dan meyakinkan.
Salah satu bentuk ekspresi kejujuran yang sering muncul dalam budaya masyarakat Indonesia adalah sumpah moral. Dalam diskursus populer, bahkan sering muncul tantangan simbolik seperti sumpah pocong, sebuah sumpah tradisional yang dipercaya masyarakat sebagai bentuk penegasan bahwa seseorang benar-benar tidak bersalah.
Secara hukum tentu sumpah tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat. Namun secara sosial dan moral, ia sering dipandang sebagai simbol keberanian moral untuk mempertaruhkan kehormatan pribadi di hadapan publik.
Karena itu, di tengah derasnya tudingan dan kesaksian yang muncul di pengadilan, publik mulai bertanya, jika benar tidak ada keterlibatan dalam kasus ini, apakah pemimpin daerah berani menunjukkan keberanian moral yang luar biasa untuk menegaskan ketidakbersalahannya dalam bentuk “Sumpah Pocong”?
Menunggu Kebenaran Terungkap
Pada akhirnya, kebenaran hukum tetap akan ditentukan oleh proses persidangan yang sedang berjalan. Hakimlah yang akan menilai apakah kesaksian Bukri, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti lain memiliki kekuatan pembuktian yang cukup.
Namun di luar proses hukum tersebut, opini publik akan terus bergerak. Setiap fakta yang muncul di ruang sidang akan menjadi bahan penilaian masyarakat terhadap integritas para pemimpin dan aparat penegak hukum mereka.
Jika memang tidak ada keterlibatan, maka transparansi dan keberanian menjawab keraguan publik adalah langkah yang paling tepat. Sebaliknya, jika fakta hukum nanti menunjukkan hal lain, maka publik Jambi tentu berharap proses hukum berjalan tegas dan adil.
Kasus ini bukan sekadar perkara hukum. Ia adalah ujian bagi integritas kepemimpinan dan juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan, dana yang seharusnya menjadi harapan bagi masa depan generasi Jambi.
Oleh : Hafizi Alatas SE.SH (Mantiko Sakti BAKILAT Alam)
