Jambi, cakapcuap.co – Sebuah video yang memperlihatkan anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Usman Halik, menunjukkan tumpukan sertifikat tanah mendadak viral di media sosial. Video tersebut menuai beragam reaksi dan sorotan tajam dari masyarakat yang mempertanyakan asal-usul serta proses perolehan tanah-tanah yang diklaim melalui sertifikat tersebut.
Dalam video yang beredar luas, terlihat puluhan sertifikat tanah disusun rapi dan ditunjukkan secara terbuka oleh Usman Halik. Alih-alih meredam polemik, tayangan itu justru memicu kecurigaan publik, terlebih di tengah maraknya konflik agraria, tumpang tindih lahan, serta dugaan penguasaan tanah secara tidak wajar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Sejumlah warga menilai kepemilikan sertifikat tanah dalam jumlah besar oleh seorang pejabat publik patut dipertanyakan, baik secara etik maupun hukum. Masyarakat mendesak agar instansi berwenang, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Inspektorat, hingga aparat penegak hukum, segera menelusuri asal-usul tanah tersebut, termasuk mekanisme dan legalitas penerbitan sertifikatnya.
“Kalau masyarakat kecil mengurus satu sertifikat saja prosesnya panjang dan rumit, tapi ini justru ditunjukkan dalam jumlah banyak. Wajar jika publik bertanya, tanah itu berasal dari mana dan bagaimana proses pengurusannya,” ujar salah seorang warga.
Aktivis agraria dan pengamat kebijakan publik menilai tindakan memamerkan sertifikat tanah tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial seorang wakil rakyat. Mereka menegaskan, sebagai pejabat publik, Usman Halik berkewajiban memberikan klarifikasi secara terbuka dan transparan guna menghindari spekulasi, asumsi liar, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Usman Halik terkait asal-usul tumpukan sertifikat tanah yang ditampilkan dalam video tersebut. Publik kini menanti sikap DPRD Kabupaten Muaro Jambi serta langkah aparat penegak hukum untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun praktik mafia tanah yang berpotensi merugikan masyarakat dan mencederai rasa keadilan.
