Jambi, cakapcuap.co – Kondisi Jalan Padang Lamo kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kerusakan yang tak kunjung diperbaiki seolah menjadi simbol nyata dari lambannya perhatian terhadap infrastruktur vital di Kabupaten Tebo. Jalan itu kini “berbicara” lewat lubang, lumpur, dan genangan air yang membahayakan setiap pengguna jalan.
Namun di balik persoalan fisik tersebut, publik justru melontarkan pertanyaan yang lebih mendasar: di mana peran dan suara wakil rakyat asal Tebo di DPRD Provinsi Jambi?
Masyarakat menilai, para legislator yang duduk di tingkat provinsi seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk perbaikan Jalan Padang Lamo. Sayangnya, hingga kini, belum terlihat langkah konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sejumlah nama yang selama ini dikenal publik sebagai representasi Tebo di tingkat provinsi pun tak luput dari sorotan.
Sukandar, mantan Bupati Tebo dua periode, yang dulu memimpin daerah ini dan memahami betul kondisi infrastruktur, kini dipertanyakan kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan jalan tersebut.
Mazlan, yang pernah menjabat Ketua DPRD Tebo, dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam soal kebutuhan masyarakat. Namun Jalan Padang Lamo tetap saja menjadi “luka lama” yang tak kunjung sembuh.
Eka Madjid Muaz, dengan pengalaman tiga periode di DPRD Provinsi Jambi, diharapkan mampu membawa perubahan nyata. Tetapi hingga hari ini, hasil konkret yang dinantikan masyarakat belum terlihat.
Suwarno, Mustaharudin, Ansori, hingga KH. Rifa’i—semuanya adalah nama-nama yang pernah dipercaya rakyat. Mereka dianggap memiliki kapasitas dan legitimasi untuk bersuara lantang di tingkat provinsi. Namun, publik menilai suara tersebut seakan tenggelam.
Kritik masyarakat semakin menguat karena kondisi Jalan Padang Lamo tak hanya rusak, tetapi juga membahayakan dan menghambat aktivitas ekonomi warga. Setiap hari, masyarakat harus berjibaku dengan risiko kecelakaan dan kerugian akibat akses jalan yang tidak layak.
“Apakah perjuangan hanya berhenti setelah pemilu?” menjadi pertanyaan yang kini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar soal jalan rusak, melainkan menyangkut komitmen dan tanggung jawab wakil rakyat. Mereka menilai, suara rakyat seharusnya terus diperjuangkan, bukan hanya saat masa kampanye.
Masyarakat menegaskan, mereka tidak lagi membutuhkan janji atau retorika. Yang dibutuhkan saat ini adalah bukti nyata—langkah konkret, dorongan kebijakan, dan keberanian bersuara di tingkat provinsi.
Jalan Padang Lamo hari ini menjadi pengingat keras bahwa harapan rakyat tidak boleh diabaikan. Jika para wakil rakyat tetap memilih diam, maka publik pun tidak akan lupa.
