Jambi, cakapcuap.co – Di tengah kisruh hukum yang menimpa seorang guru honorer di Jambi hingga ditetapkan sebagai tersangka, publik justru dikejutkan oleh langkah cepat dan empatik Kang Dedi Mulyadi (KDM). Tanpa banyak retorika, KDM menunjukkan keberpihakan nyata kepada guru honorer kelompok yang selama ini bekerja dalam keterbatasan, digaji minim, namun dibebani tanggung jawab besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
KDM hadir bukan sekadar memberi bantuan, tetapi juga menyampaikan pesan moral: guru harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Sikap ini menuai apresiasi luas dari masyarakat karena menunjukkan keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan.
Namun pertanyaannya kemudian mengemuka: di mana Gubernur Jambi?
Ketika guru honorer di wilayahnya sendiri diproses hukum, digaji hanya ratusan ribu rupiah per bulan, dan menghadapi tekanan psikis yang berat, tidak terlihat langkah tegas, pernyataan sikap, maupun upaya perlindungan konkret dari Pemerintah Provinsi Jambi. Padahal, Gubernur memiliki kewenangan moral dan politik untuk berdiri di garda depan membela tenaga pendidik.
Diamnya pemerintah daerah justru memunculkan kesan pembiaran. Jika kasus seperti ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menjadi preseden buruk dan menimbulkan ketakutan di kalangan guru, khususnya guru honorer, dalam menjalankan tugas mendidik.
Publik Jambi berhak bertanya:
apakah guru honorer hanya dianggap angka dalam data, bukan manusia yang perlu dilindungi?
Apakah keadilan sosial bagi tenaga pendidik hanya slogan tanpa tindakan?
Langkah KDM seharusnya menjadi cermin. Bahwa keberpihakan pada guru bukan soal pencitraan, tetapi soal keberanian mengambil sikap. Dan kini, masyarakat menunggu: akankah Gubernur Jambi tetap diam, atau akhirnya berdiri bersama guru honorer?
