Jambi, cakapcuap.co – Upaya mereduksi angka 49 ribu remaja tidak bersekolah di Provinsi Jambi dengan dalih kesalahan tafsir data dan ajakan “membaca dengan akal sehat” justru berpotensi menyesatkan arah diskursus publik. Bukan karena datanya sempurna, melainkan karena cara membantahnya cenderung defensif dan mengaburkan substansi persoalan.
Pertama, penting ditegaskan bahwa kategori “tidak bersekolah” dalam data BPS bukanlah istilah sembarangan. Ia merujuk pada individu usia sekolah yang pada saat pendataan tidak tercatat aktif dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal yang terverifikasi. Fakta bahwa sebagian dari mereka mungkin santri, dalam masa transisi, atau mengikuti pendidikan informal tidak otomatis menggugurkan makna statistik tersebut. Dalam ilmu kebijakan publik, angka seperti ini berfungsi sebagai early warning system, bukan vonis final.
Menyederhanakan angka 49 ribu seolah hanya kesalahan baca data adalah bentuk logical fallacy. Data statistik memang memiliki keterbatasan, tetapi keterbatasan itu tidak menghilangkan realitas sosial bahwa puluhan ribu remaja berada di luar sistem pendidikan yang terukur oleh negara. Jika negara tidak mampu melacak mereka secara akurat, justru di situlah problem kebijakan berada.
Kedua, argumen tentang ketidaksinkronan Dapodik dan EMIS kerap dijadikan tameng untuk menurunkan bobot persoalan. Padahal, lemahnya integrasi data antarkementerian bukan alasan untuk menenangkan publik, melainkan alarm keras tentang ketidakmampuan negara membaca kondisi generasi mudanya secara utuh. Dalam pendekatan kebijakan modern, data gap adalah masalah kebijakan, bukan pembenaran untuk menafikan risiko sosial.
Ketiga, narasi bahwa “di lapangan tidak separah itu” sering kali terjebak pada anecdotal evidence.
Fakta bahwa di satu kabupaten angka putus sekolah bisa ditekan tidak otomatis meniadakan persoalan di wilayah lain. Justru disparitas antarwilayah—desa-kota, pesisir-daratan, miskin-kaya—adalah karakter utama masalah pendidikan di daerah seperti Jambi. Mengandalkan “pengalaman lapangan” tanpa kerangka statistik justru berbahaya karena menutup problem laten yang tidak kasat mata.
Keempat, penggunaan istilah “akal sehat” dalam membaca data perlu dikritisi. Dalam analisis kebijakan, akal sehat bukan metodologi. Ia kerap menjadi pintu masuk bias konfirmasi—menerima data yang sesuai dengan narasi, dan menolak yang tidak nyaman.
Pendidikan adalah sektor strategis jangka panjang; ia tidak bisa dievaluasi dengan intuisi, apalagi dengan semangat membela citra kebijakan.
Fakta yang lebih jujur adalah ini:
Angka 49 ribu tidak serta-merta berarti kegagalan total, tetapi cukup besar untuk menjadi sinyal risiko sosial serius,
dan terlalu signifikan untuk diredam dengan retorika klarifikasi teknis semata.
Jika angka tersebut dianggap “tidak relevan”, maka pertanyaannya sederhana: mengapa negara tetap menjadikannya indikator resmi dalam perencanaan pendidikan? Jawabannya jelas—karena indikator ini berkorelasi kuat dengan kemiskinan, pekerja anak, pernikahan dini, dan kerentanan sosial jangka panjang.
Maka, perdebatan yang sehat bukanlah soal siapa yang salah membaca data, melainkan apakah pemerintah daerah cukup responsif menjadikan data itu sebagai dasar intervensi kebijakan yang nyata: penguatan pendidikan nonformal, afirmasi ekonomi keluarga rentan, perluasan akses SMA/SMK, dan validasi data lintas sektor yang serius.
Menurunkan urgensi masalah atas nama “akal sehat” justru berisiko menciptakan ketenangan palsu. Padahal, dalam kebijakan publik, ketenangan tanpa koreksi adalah kemewahan yang tidak boleh dibayar dengan masa depan generasi muda.
Oleh : Heri Waluyo
