Jambi, cakapcuap.co – Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris kini tengah menjadi buah bibir. Langkah pemerintah yang terus menjalankan proyek fisik bagi fasilitas pejabat dinilai tidak mencerminkan empati terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini.
Egil Pratama Putra, mahasiswa Universitas Jambi, menyoroti adanya ketimpangan yang tajam dalam penentuan skala prioritas pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini lebih sibuk mempercantik fasilitas elit ketimbang menyelesaikan persoalan infrastruktur publik yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
“Kita melihat ada pergeseran nurani dalam kebijakan pembangunan. Alih-alih memprioritaskan perbaikan akses publik atau fasilitas yang bisa dinikmati orang banyak, pemerintah justru terjebak pada proyek-proyek yang hanya dinikmati segelintir pejabat,” ujar Egil dalam pernyataannya, Selasa (21/04/2026).
Salah satu yang memicu polemik adalah proyek rehabilitasi Rumah Dinas Kejati Jambi. Egil menilai kebijakan tersebut sangat minim urgensi dan tidak memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. Ia memandang langkah ini sebagai bentuk pengabaian terhadap rasa keadilan sosial.
“Secara etika kepemimpinan, sangat tidak elok jika renovasi fasilitas elit tetap dipaksakan sementara di luar sana masih banyak jalan rusak dan fasilitas umum yang terbengkalai. Ini menunjukkan adanya distorsi dalam melihat mana yang benar-benar kebutuhan rakyat dan mana yang sekadar kepentingan kelompok,” tegasnya.
Mahasiswa Unja ini juga menambahkan bahwa pembangunan seharusnya menjadi simbol keberpihakan pemimpin kepada rakyatnya. Namun, dengan munculnya berbagai proyek bagi fasilitas jabatan, arah pembangunan Jambi dinilai lebih condong pada kepentingan politik dan akomodasi elit.
“Pembangunan tidak boleh hanya sekadar menjadi alat untuk memuaskan lingkaran kekuasaan. Jika kebijakan terus-menerus menjauh dari aspirasi rakyat, maka kepercayaan publik akan runtuh. Rakyat butuh bukti nyata keberpihakan, bukan kemegahan gedung-gedung dinas,” tambah Egil.
Egil menyerukan agar masyarakat sipil dan kalangan mahasiswa terus bersuara untuk mengoreksi arah kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, diamnya kaum intelektual hanya akan melanggengkan praktik kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir adalah untuk kepentingan orang banyak. Pemerintah harus memiliki keberanian untuk menunda proyek fasilitas jabatan demi mendahulukan kepentingan publik yang lebih mendesak,” pungkasnya.
