Jambi, cakapcuap.co – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengadaan tanah senilai Rp15,143 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan penyimpangan dan potensi konflik kepentingan dalam proses pembelian lahan tersebut.
Temuan BPK tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait proses perencanaan, penentuan harga, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pengadaan tanah yang menggunakan uang rakyat tersebut.
Dugaan kongkalikong pun mulai mengemuka setelah beredar informasi bahwa lahan yang dibeli pemerintah memiliki keterkaitan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Kondisi itu memicu kecurigaan publik dan mendorong munculnya tuntutan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Karena sudah menjadi temuan BPK, maka sudah sepatutnya dilakukan pendalaman lebih lanjut. Jangan sampai ada dugaan konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan yang luput dari pemeriksaan,” ujar Bashi salah seorang aktivis antikorupsi di Jambi.
Menurutnya, penggunaan APBD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Apabila terdapat indikasi persekongkolan dalam proses pengadaan, maka aparat penegak hukum wajib mengusutnya hingga tuntas.
Publik juga mempertanyakan alasan pemerintah tetap melanjutkan transaksi pembelian lahan dengan nilai mencapai Rp15,143 miliar, sementara alokasi anggaran awal disebut berada di angka Rp12 miliar. Perbedaan nilai tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Desakan kepada KPK terus menguat. Masyarakat meminta lembaga antirasuah tersebut tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.
“KPK perlu memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah ini. Jika memang tidak ada pelanggaran, tentu hasil pemeriksaan akan menjawab semua keraguan publik. Namun jika ditemukan unsur pidana, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata sumber tersebut.
Hingga kini, polemik pengadaan tanah Rp15 miliar tersebut masih menjadi perhatian masyarakat Jambi. Publik menilai transparansi menjadi kunci untuk menghilangkan berbagai dugaan yang berkembang, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, masyarakat menunggu langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Desakan agar dilakukan pemeriksaan independen dan menyeluruh terus bergulir guna memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan APBD Provinsi Jambi
