Jambi, cakapcuap.co – Konflik keras yang berujung pada kasus pengeroyokan di lingkungan UIN STS Jambi kini berkembang menjadi polemik yang lebih luas, melibatkan organisasi mahasiswa hingga jaringan alumni. Setelah Polda Jambi menetapkan enam mahasiswa sebagai tersangka, suara-suara keras dari internal organisasi mulai bermunculan.
Salah satu pernyataan paling tegas datang dari Sekretaris MW KAHMI Provinsi Jambi, Azhar Mulia. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa kasus ini harus dilanjutkan hingga ke putusan pengadilan dan tidak boleh diselesaikan melalui jalur damai.
Menurut Azhar, insiden yang terjadi bukan hanya menyangkut kekerasan terhadap individu, tetapi juga menyentuh marwah organisasi.
“Penganiayaan kader HMI di UIN dan bendera HMI yg di injak. Lanjutkan proses hukum nyo sampai vonis pengadilan. Ini bukan lagi kasus UIN semata, mengingat kasus ini sdh melibatkan orang banyak. Bahkan sudah sampai ke nasional.,” tegasnya.
Ajakan Damai Wakil Gubernur Ditolak
Azhar juga mengungkap bahwa sekitar sebulan sebelum penetapan tersangka, Ketua MW KAHMI Jambi, Mashuri, sempat dihubungi oleh Abdullah Sani.
Selain menjabat sebagai Wakil Gubernur, Abdullah Sani juga diketahui merupakan Ketua Umum IKA PMII Provinsi Jambi, organisasi alumni dari PMII.
Dalam komunikasi tersebut, Abdullah Sani disebut mengajak untuk menyelesaikan konflik secara damai. Namun, ajakan itu ditolak secara tegas oleh pihak KAHMI
“Ketum MW KAHMI di telpon oleh wagub Abdullah Sani yg jugo ketum IKA PMII, ngajak damai. Dgn lugas bang Mashuri menolak dengan alasan kejadian sudah berulang-ulang.,” ungkap Azhar, menjelaskan sikap Ketua MW KAHMI.
Harga Diri Organisasi
Dalam pernyataannya, Azhar juga menyinggung adanya dorongan dari oknum tertentu yang ingin mendorong penyelesaian damai, baik dari lingkungan kampus maupun pemerintahan daerah.
Namun ia mengingatkan agar HMI tidak tunduk pada tekanan tersebut.
“Jangan hanya gara-gara kepentingan oknum alumni HMI di UIN atau di Pemprov, mau diajak damai. HMI jgn mau di kilani oleh kader lain, HMI adalah pejuang bukan pecundang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konflik telah berkembang menjadi persoalan harga diri kolektif, bukan sekadar perkara hukum biasa.
Proses Hukum Tetap Jadi Penentu
Di tengah memanasnya narasi konflik antar kelompok, Polda Jambi memastikan proses hukum tetap berjalan. Penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional, mengingat keterlibatan organisasi besar seperti HMI dan PMII beserta jaringan alumninya.
Kampus UIN Disorot
Di sisi lain, UIN STS Jambi mendapat tekanan publik untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Sistem pembinaan mahasiswa dan mekanisme penyelesaian konflik dinilai perlu dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang.
Dengan penolakan tegas terhadap ajakan damai dan dorongan kuat untuk menuntaskan kasus di jalur hukum, konflik ini kini memasuki fase krusial.
Apakah proses hukum mampu menjadi titik akhir, atau justru memperpanjang rivalitas lama antara dua organisasi besar, semua pihak kini menunggu jawabannya.
