Jambi, cakapcuap.co – Di tengah maraknya hiruk-pikuk seremonial pemerintah provinsi Jambi, masyarakat kecil di Provinsi Jambi justru sedang menghadapi tekanan hidup yang semakin berat.
Fakta paling menyakitkan itu tergambar dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2025 yang mencapai 270,94 ribu jiwa, naik dibanding tahun 2024 yang berada di angka 265,42 ribu jiwa.
Angka tersebut bukan sekadar data statistik yang dipajang dalam laporan tahunan. Di baliknya ada wajah-wajah rakyat yang hidup dalam ketidakpastian. Ada petani yang semakin sulit memenuhi kebutuhan keluarga karena biaya produksi terus naik. Ada buruh yang pendapatannya tak lagi mampu mengejar harga kebutuhan pokok. Ada pedagang kecil yang setiap hari menunggu pembeli yang tak kunjung datang, banyak anak muda di Jambi hari ini hidup tanpa kepastian pekerjaan bahkan banyak remaja di jambi mengalami putus sekolah.
Kenaikan angka kemiskinan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Pemerintah lebih sibuk membangun citra dibanding membangun kesejahteraan rakyat. Program-program yang diluncurkan lebih banyak ceremonial dan hanya jadi bancakan para elit politik dilingkaran kekuasaan ketimbang solusi nyata terhadap persoalan ekonomi masyarakat.
Masyarakat mulai melihat adanya pembangunan yang kehilangan arah, Anggaran daerah dihabiskan untuk program-program yang megah secara tampilan, tetapi miskin dampak bagi kehidupan rakyat kecil. Banyak kegiatan seremonial dipoles sedemikian rupa demi kepentingan popularitas kekuasaan, sementara substansi kebutuhan masyarakat justru diabaikan.
Inilah yang kemudian melahirkan anggapan di tengah publik bahwa sejumlah program pemerintah hari ini lebih menyerupai “program bancakan” daripada program kerakyatan. Segelintir elit menikmati proyek dan keuntungan, sementara masyarakat miskin tetap berkutat dengan persoalan hidup yang tak pernah selesai.
Ironisnya, kondisi ekonomi masyarakat Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Daya beli masyarakat melemah. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Kesempatan kerja semakin sempit. UMKM kesulitan bertahan. Petani menghadapi ketidakstabilan harga hasil panen. Sementara bantuan dan kebijakan pemerintah terasa belum benar-benar menyentuh akar persoalan.
Di desa-desa, masyarakat mulai kehilangan optimisme terhadap masa depan. Banyak yang merasa pemerintah hadir hanya ketika ada agenda politik dan seremoni. Setelah itu, rakyat kembali menghadapi kesulitannya sendiri tanpa perlindungan yang nyata dari negara.
Padahal, esensi utama dari kekuasaan adalah memastikan rakyat hidup lebih layak. Pemerintah semestinya hadir untuk mengurangi kesulitan dan penderitaan masyarakat, bukan sekadar mempercantik laporan kinerja. Sebab rakyat tidak bisa makan dari baliho pencapaian, tidak bisa bertahan hidup dari slogan pembangunan, dan tidak bisa keluar dari kemiskinan hanya dengan pidato-pidato harapan dari pejabat.
Kenaikan angka kemiskinan di Jambi menjadi bukti bahwa ada yang keliru dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah gagal menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Ketika rakyat membutuhkan lapangan kerja, pemerintah justru sibuk dengan proyek pencitraan yang menjadu bancakan korupsi. Ketika masyarakat berharap solusi ekonomi, yang hadir malah pertunjukan seremoni yang menghabiskan anggaran.
Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi besar-besaran terhadap arah kebijakan yang dijalankan selama ini. Fokus pembangunan harus dikembalikan kepada kebutuhan mendasar masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat sektor pertanian, membantu UMKM, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memastikan pendidikan dan layanan kesehatan benar-benar dapat diakses masyarakat kecil.
Karena sejatinya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari seberapa ramai tepuk tangan dalam acara pemerintah, melainkan dari seberapa banyak rakyat yang berhasil keluar dari kemiskinan.
Dan hari ini, ketika jumlah rakyat miskin justru meningkat, publik pantas bertanya sebenarnya pemerintah sedang bekerja untuk rakyat, atau hanya sedang sibuk merampok uang rakyat ?
