Jambi, cakapcuap.co – Di Kota Jambi terdapat mega proyek besar yang sedang di bangun di pertengahan kota, yaitu Jambi Bussines Center (JBC). Sejak proyek ini di bangun pada tahun 2022 lalu setiap musim hujan kota yang terlihat asri dan indah berubah menjadi seperti sungai yang tak ada hulu nya. (24/04/2026)
Di kota yang konon katanya indah ini publik dipaksa menyaksikan pola lama yang terus berulang, aturan ada, tapi seolah hanya pajangan. Persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) belum jelas ujungnya, proyek kolam retensi masih menyisakan tanda tanya, namun di saat yang sama justru muncul isu pembangunan klub malam terbesar di JBC. Ini bukan sekadar inkonsistensi ini indikasi kegagalan serius dalam tata kelola.
Amdal yang semestinya menjadi prasyarat mutlak justru diperlakukan seperti dokumen pelengkap yang bisa menyusul belakangan. Jika benar aktivitas pembangunan tetap berjalan tanpa kepastian dokumen lingkungan, maka yang terjadi bukan lagi kelalaian, melainkan pembiaran sistematis. Lebih jauh, ini membuka pertanyaan siapa yang berani memberi ruang bagi pelanggaran seperti ini?
Kolam retensi pun tak luput dari kritik. Proyek yang seharusnya menjadi jawaban atas persoalan banjir justru kehilangan legitimasi karena minimnya transparansi. Tidak ada penjelasan utuh ke publik soal desain, kapasitas, hingga efektivitasnya. Alih-alih menjadi solusi, kolam retensi berpotensi hanya menjadi “proyek kosmetik” untuk menutupi kelemahan perencanaan.
Lalu datang isu klub malam yang katanya terbesar di Jambi. Di titik ini, persoalan tidak lagi berdiri sendiri ia saling menguatkan. Ketika infrastruktur dasar belum beres dan dokumen lingkungan masih kabur, muncul proyek hiburan yang jelas akan menambah beban kawasan. Ini bukan sekadar soal moral atau budaya, tapi soal logika pembangunan mengapa yang didahulukan justru sektor yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat?
Lebih jauh lagi, masyarakat berhak curiga bahwa ada kepentingan besar yang bermain di balik percepatan proyek ini. Karena sulit diterima akal sehat jika rangkaian pelanggaran dan ketidakjelasan ini terjadi tanpa adanya “perlindungan” dari pihak tertentu. Ketika aturan bisa dilompati, itu artinya ada kekuatan yang membuatnya bisa dilompati.
Pemerintah daerah kini berada di persimpangan berdiri di sisi kepentingan publik atau membiarkan praktik yang mencederai hukum terus berlangsung. Diam bukan lagi pilihan netral diam adalah sikap.
Jika Amdal bisa diabaikan, kolam retensi bisa dipertanyakan, dan proyek besar tetap melaju, maka yang runtuh bukan hanya tata ruang kota, tapi juga wibawa hukum itu sendiri. Dan ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanyalah kepercayaan publik yang perlahan hancur.
