Jambi, cakapcuap.co – Publik Jambi dibuat tercengang oleh keputusan kontroversial Gubernur Al Haris pada 2022 lalu, tanah bekas kampusnya sendiri, STIE IKABAMA, dihibahkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Tanah seluas 1,6 hektar ini, yang ditaksir bernilai sekitar Rp 12 miliar dihibahkan ke Kejaksaan.
Langkah ini menimbulkan gelombang kritik. Ahmad Febri Pasela korda BEMSI Kerakyatan Provinsi Jambi, menilai tindakan gubernur sebagai “keputusan yang aneh dan kontradiktif.”
Menurutnya, kepala daerah seharusnya menjadi pelindung pendidikan, bukan melepas aset pendidikan untuk kepentingan birokrasi ataupun aparat penegak hukum.
“Ini sangat aneh. Seorang gubernur yang menapaki karier dari staf operator RRI Jambi, menempuh diploma, sarjana, magister, hingga doktor, justru melepas kampus yang menjadi saksi perjalanan pendidikannya sendiri. Bagaimana ia bisa mengklaim peduli pendidikan, sementara institusi pendidikan yang membesarkannya dilepas begitu saja?” tegas Febri.
Kebijakan ini juga memicu pertanyaan terkait legalitas ijazah Al Haris. Publik mempertanyakan, apakah dasar pendidikan yang dipakai untuk menapaki karier politik dan administratifnya benar-benar sah dan jelas?
Riwayat pendidikan Al Haris memang panjang: mulai diploma di Akademi Sekretaris dan Manajemen Jambi (sekarang STIE IKABAMA), sarjana Ilmu Administrasi di Politeknik STIA LAN Bandung (lulus 2000), Magister Hukum di Universitas Jambi (2008–2010), hingga Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2017).
Namun, keputusan untuk melepas kampusnya ke APH menciptakan kontradiksi yang tak bisa diabaikan.
Febri menegaskan, “Seorang gubernur harus memastikan kampus tetap menjadi pusat pengembangan intelektual dan sumber daya manusia. Menghibahkan kampus untuk fasilitas Kejaksaan menunjukkan prioritas yang salah dan kegagalan kepemimpinan dalam membangun pendidikan daerah.”
Fenomena ini memantik perdebatan sengit, apakah kepentingan politik dan birokrasi kini lebih diutamakan daripada pendidikan generasi muda Provinsi Jambi?
Publik menuntut jawaban tegas dari pemerintah provinsi dan penyelenggara pemilu mengenai integritas pendidikan pejabat publik mereka.
